Janji Jokowi Belum Terealisasi, Prabowo-Sandi Jadi Solusi?

Pendaftaran capres dan cawapres 2019 telah berakhir, ajang pemilihan pemimpin NKRI untuk periode 2019 — 2024 hanya menggiring dua calon presiden dan wakil presiden yakni petahana Joko Widodo — Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto — Sandiaga Uno, Presiden petahana Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi ini telah menjabat 4 tahun kurang 2 bulan, tentu telah memasuki fase akhir pemerintahan periode saat ini dan yang paling pelik untuk diperbincangkan adalah apa saja prestasi beliau selama menjabat sebagai presiden RI ke-7.

Banyak artikel yang menuliskan tentang berbagai capaian pemerintah di era Jokowi-JK ini, diantaranya perkembangan infrastruktur dan berbagai alasan pemotongan subsidi yang dikatakan tidak tepat sasaran, namun ketika dilihat dari sudut pandang yang lain pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya adalah ide besutan pemerintah saat ini namun merupakan warisan dari pemerintahan SBY contohnya berbagai pembangunan baru puluhan bandara, jalur kereta api, pelabuhan serta jalan tol yang diresmikan oleh Jokowi ternyata pembangunannya adalah di era pemerintahan sebelumnya datanya bisa dilihat disini .

Selain dari sederet peresmian pembangunan oleh Jokowi, masyarakat tentunya menunggu janji-janji yang dilontarkan beliau sebelum menjabat sebagai Presiden RI ke-7, saya telah mengumpulkan data yang menurut saya sangat penting beberapa diantaranya :

  • Besarkan pertamina mengalahkan petronas,
    namun, melalui surat yang beredar tertanggal 29 Juni 2018, Pertamina akan melakukan share down aset-aset hulu selektif dan spin off bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan 3. Langkah ini telah mendapat lampu hijau dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Yang artinya secara kasat mata memang pertamina berpotensi untuk besar namun sangat berpotensi menjadi indosat kedua (Sumber).
  • Swasembada pangan.
    seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor besar-besaran berbagai bahan pangan termasuk beras dengan alasan ingin mengendalikan harga pasar namun yang terjadi adalah kenaikan harga yang tidak beragam serta masih mencekit rakyat kalangan bawah, datanya disini.
  • Janji cetak 10 juta lapangan kerja.
    sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa negara kita diserbu oleh tenaga kerja asing yang Unlabored Skill yang artinya tenaga kerja buruh dalam negeri telah digantikan oleh pekerja dari luar, sedangkan para buruh banyak yang di PHK, datanya ada disini.
  • Memberantas mafia energi
    Selama ini praktek mafia migas bebas berkeliaran di kementerian akibat lemahnya pengawasan. Jokowi mengungkapkan bahwa manajemen migas sering lengah oleh praktek para mafia migas, datanya ada disini.
  • Janji tidak akan menghapus Subsidi BBM.
    sepertinya hal ini tidak perlu pembahasan panjang lebar karena sudah menjadi diskusi publik, banyaknya rakyat kecil yang mengeluhkan dipangkasnya subsidi BBM yang alasannya tidak tepat sasaran namun rakyat kecil lah yang paling merasakan, disisi lain pembangunan jalan tol yang makin marak yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat kecil.
  • Rasio Elektrifikasi 100%
    pemerataan akses kelistrikan untuk seluruh masyarakat juga termasuk janji Jokowi namun Saat ini baru ada 14 provinsi di Indonesia yang telah memiliki rasio elektrifikasi diatas 60%. Ke-14 provinsi tersebut adalah NAD (76,98%), Sumut (69,68%), Sumbar (69,37%), Babel (72,88%), Banten (63,90%), Jakarta (100%), Jabar (67,40%), Jateng (71,24%), DIY (84,48%), Jatim (71,55%), Bali (74,98%), Kaltim (68,56%), Kalsel (72,29%), dan Sulut (66,87%) (sumber).

data diatas hanya beberapa gambaran bahwa janji kampanye Jokowi-jk tidak berhasil selama hampir 4 tahun pemerintahan, selain itu pembangunan infrastruktur yang diagung-agungkan oleh pendukung Jokowi ini bahkan tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 7% namun hingga saat ini masih belum beranjak dari angka 5%, hal ini penulis rasa memang harus mengandalkan hutang untuk membiayai sejumlah pembangunan yang terkesan dipaksakan. bahkan yang lebih parahnya lagi, Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden RI ke 7 ini merupakan Presiden pertama yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi palangkaraya terkait kasus melaewan hukum pada kebakaran hutan dan lahan (Korhutla) (sumber).

Terlepas dari calon presiden dua periode, juga ada sang penantang yang tidak baru lagi di mata rakyat Indonesia yaitu Prabowo Subianto dan cawapresnya yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, namun masih banyak yang mempertanyakan apakah mereka adalah solusi dari segala permasalahan yang menimpa rakyat Indonesia.

Advertisement

Prabowo subianto secara sekilas merupakan seorang pensiunan jenderal yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dari jenderal lainnya, beliau diakui memiliki kecakapan dibidang lain diantaranya politik, pergerakan, dan ekonomi, beberapa organisasi yang dipimpin diantaranya IPSI (Ikatan Pencat Silat Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), partai Gerindra dan Berbagai Sayap Partai yang kesemuanya terbilang berhasil memberikan kesejahteraan bagi anggota dan rakyat banyak.

Sedang Sandiaga Salahuddin Uno lebih dikenal dengan sosok Pengusaha dan Ahli ekonomi pasalnya beliau juga memiliki kecerdasan diatas rata-rata pasalnya riwayat pendidikan beliau dari Universitas George Washington, Amerika Serikat, Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00, sandiaga uno meraih keberhasilan yang tidak instan pasalnya beliau juga sempat merasakan kebangkrutan sampai harus pinjam uang karena krisis tahun 97, Dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia tahun 2018, Sandi berada di posisi 85 dengan taksiran kekayaan USD 300 juta atau sekitar Rp Rp 4,3 triliun, beliau mengaku terjun di dunia politik bukan karena jabatan atau harga namun ingin berbagi kesejahteraan dengan rakyat banyak terutama hal mendasar yang menjadi problematika rakyat kecil yaitu harga pangan yang terus melonjak serta kebocoran uang negara yang kian tahun kian melebar, menurut sumber yang mengatakan bahwa ada kebocoran uang negara senilai Rp. 1.000 Triliun, menurut pendapat beberapa ahli bahwa memang yang dapat menanggulangi hal tersebut adalah selain ahli ekonomi harus pula merupakan orang yang berani, pasalnya secerdas and se-ikhlas apapun seorang pemimpin tapi jika masih dapat di intervensi pasti hasilnya juga tidak baik.

Kenapa koalisi ini menjadi solusi? Jawabannya simple, selama ini rakyat Indonesia menjadi korban para koruptor yang dibawahi oleh banyak payung partai, namun kita selalu disuguhkan dengan pertunjukan menarik dari presiden yang juga merupakan pengurus/anggota partai politik (bukan ketua), selama ini KPK bekerja mati-matian namun yang dapat diungkap belum sampai kepada kebocoran Rp. 1000 triliun tadi, jadi Indonesia membutuhkan pemimpin yang cerdas, bebas dari intervensi, berani mengambil keputusan dan ahli dalam segala bidang, prabowo Subianto tidak diragukan lagi sebagai seorang yang berani dan jujur, beliau beberapa kali difitnah dan dilengserkan oleh orang yang takut pada beliau karena Prabowo dianggap terlalu banyak tau tentang penghianatan para oligarki di negeri ini, keikhlasan beliau teruji dengan tidak balik menyerang orang yang melakukan fitnah tak beralasan kapada dirinya, selain itu berbagai organisasi binaannya telah berhasil menuai banyak prestasi contohnya Partai Gerindra yang diakui sebagai partai baru dengan perkembangan tercepat dan laporan keuangan paling transparan di Indonesia (sumber), lalu IPSI yang baru-baru ini menuaikan prestasinya merebut 8 medali emas dalam sehari pada laga Asian Games 2018 kemarin (27/08/18).

Sementara itu seorang Sandiaga Uno tidak dapat lagi diragukan kecerdasan dan keahliannya dalam hal penanganan perekonomian dengan melihat dari rekam jejak karier dan prestasinya di bidang ekonomi (sumber), sebagai Gubernur DKI Jakarta juga banyak menorehkan prestasi walau menjabat kurang lebih setahun (sumber) semua dilakukan hanya dalam 100 hari kerja, bahkan dalam forum diskusi pun para netizen membandingkan prestasi Jokowi-Ahok dan Anies-Sandi saat menjabat 100 hari kerja Gubernur dan Waakil Gubernur DKI Jakarta (Sumber).

Belum memasuki masa kampanye Capres dan Cawapres RI namun BlackCampaign yang lebih mencolok datang dari pihak pendukung Presiden petahana Joko Widodo yang menyerang aspek pribadi Prabowo Subianto, baik isu SARA dan persoalan pribadi lainnya, menurut saya pihak yang menyerang urusan pribadi berarti tidak dapat menemukan kekurangan dari prestasi orang lain, berbeda jika dibandingkan dengan pendukung Prabowo yang lebih kepada mengungkapkan fakta tentang pemerintahan sekarang dan prestasi Prabowo Subianto, itulah yang disebut negative dan positif Campaign bukan BlackCampaign (Hoax).

Namun mari kita sama-sama menantikan Program kerja dan visi-misi calon Presiden baru RI ke 8 nantinya, semua keputusan diserahkan kembali kepada rakyat mana yang cocok untuk memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

Advertisement
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close
Close