Kasus Suap Meikarta antara Properti dan Politik Penguasa

Proyek raksasa Meikarta kemarin 15 Oktober 2018 menjadi perhatian publik seluruh Indonesia pasalnya OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan suap yang berhasil menyeret Dir.Ops Lippo Group Billy Sundoro, Konsultan Lippo Group Taryadi dan Djaja Purnama, Pegawai Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka suap serta Bupati Bekasi Neneng Hassanah, Kepala PUPR Bekasi Jamaluddin, Kadis Pemadam Kebakaran Sahat MJB Najor, Kadis DPMPTSP Bekasi Dewi Trisnawi dan Kabid Tata Ruang PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai penerima suap.
Laporan yang diterima KPK adanya permainan perizinan pada November 2017, pasalnya ketidakjelasan izin mendirikan bangunan properti Meikarta hingga saat ini namun proyek raksasa ini masih tetap berjalan bahkan hingga penetapan tersangka oleh KPK pun tak kunjung membuat proyek ini berhenti.
Sejak 2017 kasus perizinan Meikarta telah menjadi polemik, namun hal ini mendapat dukungan besar dari sejumlah petinggi negara seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa proyek ini telah mendapat lampu hijau dari pemerintah sehingga beberapa pihak enggan mempertanyakan kembali soal perizinan proyek ini karena cepat atau lambat pemerintah akan memberikan izin proyek ini. (sumber)
Jika kita perhatikan lebih dalam bahwa proyek raksasa ini seharusnya tidak meremehkan masalah izin dan yang terjadi untuk memperlancar proyeknya Lippo Group pun menempuh jalan pintas dengan melakukan suap kepada pemerintah yang semakin menambah kecurigaan bahwa adanya dugaan permainan antara penguasa dengan pemerintah.
Pertanyaan yang timbul saat ini seberapa pentingkah proyek Meikarta bagi Pemerintah, di satu sisi telah ditemukan banyaknya kejanggalan permasalahan perizinan yang berujung suap, disisi lain banyak ditemukan jika proyek Meikarta minim peminat bahkan menurut isu yang beredar saat ini proyek Meikarta hanya dibeli oleh karyawan Lippo Group itu sendiri, kenapa pemerintah begitu ngotot dan menghalalkan segala cara untuk membela Meikarta yang jelas jelas secara manfaat tidak berefek bagi masyarakat sekitar.
Banyak juga yang mempertanyakan apa hubungan antara Menko Kemaritiman dengan Proyek Properti Meikarta? sampai-sampai Luhut ikut campur dalam membela kepentingan perusahaan raksasa tersebut, seluas itukah jabatan Menko Kemaritiman hingga urusan proyek properti harus ditangani sendiri? (sumber)
Tiap soal perizinan proyek ini pun mencoba dinetralkan oleh elit politik pemerintah, kenapa proyek ini terus mendapat perisai daripada elit dan legislatif negeri ini? benarkan proyek ini murni bisnis properti ataukah bisnis politik?
Tidak heran bagi Indonesia sebagai negara demokrasi melihat para elit bermain main dengan fee proyek yang besar pasalnya memasuki tahun politik memang sangat membutuhkan dana yang besar, namun apakah ini ada hubungannya dengan pemerintah Jabar yang juga telah menyatakan dukungannya terhadap salah satu bakal calon Presiden?
biarlah pertanyaan ini dijawab oleh pembaca sendiri.

Advertisement
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close
Close