Beranikah Ridwan Kamil Bubarkan Proyek Meikarta?

Proyek pembangunan Meikarta yang dibawahi Lippo Group ini ternyata telah menuai sejumlah masalah sejak 2017 bahkan sebelum diluncurkan 17 agustus 2017, pengembang Meikarta mengklaim sudah berhasil menjual 250 ribu Unit apartemen yang tersebar di 15 menara.

Namun yang mengherankan bukan adanya pernyataan dari bos Lippo Group Mochtar Riady bahkan sebelum kejadi OTT Pemkab Bekasi oleh KPK yang meluapkan kesulitan mereka dalam pengurusan izin proyek raksasa tersebut membutuhkan hingga 136 cap atau stempel “Butuh 136 cap untuk pembangunan, begitu sulit, bapak Presiden Joko Widodo bilang semua izin 3 hari selesai tapi ternyata tidak demikian” kata Mochtar Riady kepada awak media, kamis (12/7/2018). (Sumber)

Ketika dibaca sepintas memang pernyataan Mochtar Riady tersebut seakan akan menyalahkan sulitnya pengurusan perizinan oleh presiden tapi jika dilihat lebih jauh dapat dinilai adanya persiapan pengelabuan awak media terhadap permainan yang akan datang yang percobaan tersebut coba dialihkan melalui kasus suap kepada salah satu anggota tim pemenangan Jokowi Ma’ruf yaitu Bupati Bekasi Neneng Hasanah dkk sejumlah 13M, bukankah jumlah tersebut terbilang sangat tidak wajar.

Ingatkah kita siapa Mochtar Riady saat Pilpres 2014 lalu? Bukankah beliau adalah anak emas presiden yang sempat mendapatkan tanda kehormatan dari istana (sumber), tentu saja hal ini menunjukkan eksistensi taipan ini dalam mendukung Jokowi, namun Riady membuat pandangan masyarakat berbalik menyalahkan pemerintah atas proses perizinan yang berkelok kelok hanya untuk melabrak aturan yang berlaku.

Padahal bukankah proses perizinan tidak bisa terbit begitu saja apalagi bagi proyek besar sekaliber Meikarta yang terbilang tidak pro-rakyat pasti akan banyak lembaga yang ingin ambil untung terhadap proyek taipan itu, bukankah ini bisa menjadi dasar kenapa sekelas Menteri Kemaritiman turut ikut campur membela pembangunan Proyek tersebut? Maka tak heran mengapa pihak marketing meikarta langsung melakukan manuver penawaran produknya.

Advertisement

Keberpihakan pemerintah juga dapat dilihat dari pembangunan LRT yang mengarah ke Meikarta (sumber) yang membuat publik semakin tertarik untuk memiliki hunian elit tersebut, hal ini membuat berbagai tudingan seringkali datang dari berbagai ormas yang mengaitkan developer dengan para petinggi pemerintah bahkan bantah bantahan antar instansi pun masih kerap terjadi.

Diantaranya Pemprov yang hanya memberikan izin pembangunan seluas 84,6 hektare dari 500 Hektar yang diajukan Lippo hingga YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) pada 17 September 2017 yang menyarankan untuk menunda pembelian apartemen karena izinnya yang belum jelas.(Sumberhttps://properti.kompas.com/read/2018/10/17/142720021/ylki-imbau-masyarakat-tunda-pembelian-meikarta)

Namun hal ini merupakan ujian bagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditahun pertamanya, apakah dia mampu mengambil sikap tegas mencabut izin proyek Meikarta yang telah bermasalah sejak awal seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil langkah tegas menutup izin megaproyek Reklamasi teluk Jakarta?.

Jadi indikasi dugaan permainan yang lebih besar yang terjadi dibalik kasus Meikarta yang bahkan kata KPK lebih buruk dari Proyek Hambalang yang melibatkan Developer dan Penguasa, serta adanya dugaan penerobosan aturan yang turut dimuluskan oleh pemerintah pendukung petahana di tahun politik, penulis mewanti wanti jangan sampai kita dikelabui kasus kecil demi memuluskan dan atau menutupi Proyek besar seperti kasus PLTU Riau yang penyelamatannya mirip dengan kasus ini, kemudian masih belum terseretnya dalang dari kasus BLBI era Megawati, belum kagi Century dan Hambalang

Advertisement
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close
Close