Unggulan

Meikarta! Obsesi, Regulasi dan Penguasa

Terkadang kita lupa

Bahwa kita bisa membeli mereka

Kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini

Saat kita tak punya seperti mereka

Bawa aku pergi dari sini

Ketempat mereka, keluar dari sesak

Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup

Hidup yang mudah tanpa kita khawatir pada yang punya

Cara mudah untuk menggapai cita

Tak peduli ini adalah tanah mereka

Kita lupa semua ini dapat menjadi milik kita

Walau sebenarnya kita memaksa

Aku ingin pindah ke KaPeKa

Proyek ambisius dibawah pengembang Lipo Group ini memang kaya kontrofersi. kita tentu masih ingat soal iklannya yang viral dan melahirkan banyak pertanyaan. Dari iklan viral itu ternyata hampir setahun lalu juga heboh kasus promosi yang sudah gencar dilakukan walau belum mengantongi izin.

Di 2017 juga, wagub Jabar saat itu, Dedy mizwar sempat menegasakan status pembagunan dan pemasaran proyek ini dihentikan hingga rekomendasi dan izin legal keluar. Selain itu proyek ini juga disebut melanggar perda nomor 12 tahun 2014 tentang pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan Jawa Barat. Tak cuma itu, Meikarta juga sempat disebut belum melakukan penyesuaian tata ruang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), walau dibantah langsung oleh James Riyadi, CEO Lipo Group. Disebut BPN Hal ini merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (3), terkait Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Masih dari tahun lalu, september, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan perizinan dan status kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. Antusias sekali LBP menyampaikan ‘’promosi’’ soal Meikarta ini, dengan menyebut betapa James Riyadi telah mempertaruhkan reputasi Lipo untuk proyek ini dan memastikan soal perizinan tadi kepada si pemilik proyek. Ya.. ya… saat itu ia menjadi pembicara kedua pada seremoni tutup atap dua menara Meikarta. Bahkan LBP berencana mempromosikan proyek ini pada Presiden karena harganya yang murah dan bisa jadi acuan pemerintah. Seperti kita Tahu LBP ini sangat ‘’ multi tasking’’

Menarik saat LBP juga meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka dulu terhadap proyek ini. Lain LBP lain lagi Tjahjo Kumolo. Seruan tegas pada Demiz untuk tak menghambat jalannya investasi. Dalam sebuah kesempatan dia jga menegaskan tidak adanya peraturan Gubernur yang melarang proyek ini sementara sudah mengantoangi izin terlebih dahulu dari bupati.

Bila diamati dengan teliti, ada semacam senyawa antara obsesi Meikarta ini dengan projek bermasalah reklamasi. Ada keberpihakan pusat pada pengembang dan rombongannya yang berbanding terbalik dengan kontra yang dilakukan pemda. Bila Meikarta bisa dianggap terhambat oleh Mendagri karena wagub jabar saat itu, Demiz, sedangkan reklamasi di jadikan senjata penantang ahok di pilkada DKI kala itu Anies-Sandi.

Itu bila kita bicara tahun lalu. Maka kenyataanya kini, Anies yang berhasil mendapat mandat rakyat DKI untuk menjadi orang nomor satu menggantikan posisi Ahok yang pro Reklamasi yang terlebih dahulu digantikan temannya Dajrot menjadi Gubernur, menghentikan reklamasi yang banyak masalah itu. Nah, Meikarta, Demiz kalah dalam pilkada Jabar. Ada spekulasi yang menyebutkan ada pula keterkaitan persiapan agent yang akan melanggengkan Meikarata di pilkada Jabar lalu, entah siapa. Walau liar sekali dugaan ada ‘’persiapan’’ Khusus yang dilakukan orang-orang yang terobsesi dengan Meikarta ini yang juga berkaitan dengan urusan kuasa dan penguasa diJabar.

Sampai akhirnya terjadi OTT oleh KPK di daerah Bekasi. Terjaring, 10 orang dalam operasi yang dilakukan sejak minggu hingga senin lalu. Diketahui ada Kadis PUPR kabupaten Bekasi, Kadis Damkar, Kadis DPM-PPT, Konsultan Lipo Group Fitra Djaja Purnama, Taryadi dan karyawan Lipo Henri jasmen yang dijaring dalam OTT bersama empat orang lainnya yang akhirnya dilepas KPK. Malamnya dilanjutkan dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan direktur operasional Lipo Group Billy Sindoro.

Bila merujuk pernyataan LBP, kenapa masih ada urusan suap menyuap dalam proyek Meikarta ini. Secara sederhana dan lugu publik dapat menyimpulkan bahwa bila memang perizinan tidak masalah kenapa masih harus memotong jalur dengan suap atau memangkas aturan. Nah kenyataan dilapangankan sudah menjadi rahasia umum bila proyek dari penguasa raksasa kerap di sangkut pautkan dengan hanky panky. Terlebih proyek ini terkesan memiliki back up langsung pemerintah pusat lewat sejumlah mentri.

Belum lagi yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah yang pernah juga tersandung kasus suap menyuap sebelumnya. Billy Sindoro pernah terjerat kasus penanganan perkara dugaan pelanggaran UU Hak Siar, saat itu dia menjabat sebagai Komisaris Lippo Group. kembali Lipo Group menjadi sorotan karena terlibat dengan KPK.

Bila kita harus menarik tiga poin dari kasus in, maka yang pertama tentu saja soal urusan KPK yang sepertinya remeh sekali untuk orang sekuat Billy Sindoro dan korporasi besar seperti Lipo Group. Walau dalam kasus ini posisi Lipo sebagai korporasi masih akan tergantung penyidikan lebih lanjut di KPK, jadi perhatian karena ini bukan kali pertama. Apakah ada sangkut paut dengan penguasa dan kedekatan mari kita lihat saja perkembangannya.

Yang kedua adalah untuk siapa sebenarnya proyek-proyek ambisius ini digencarkan. Bila diurut, terlalu naif rasanya bila kita tidak menyadari keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ada sentimen proyek ini tidak disiapkan bukan untuk pribumi, maka wajar ada kekuatan dana dan sokongan besar kekuasaan dibalik itu. Walau sampai kini kita masih main jaga perasaan dengan tidak gamblang, masih ribut soal aturan dan ini itu padahal indikasi kearah kolonisasi sebuah kekuatan yang mengendalikan banyak urusan penting negara kita dari bawah meja sudah terang.

Ketiga, yang terakhir, mungkin terlalu jauh. Sebuah kekhawatiran demokrasi kita yang dibuat untuk mudah diperdagangkan sehingga melahirkan penguasa-penguasa yang suapeble memang sudah terjadi dan berlangsung lama. Ada penguasa dinegeri kita yang tampak sebagai aktor dihadapan, namun ada pula kekuasaan lain yang lebih besar yang mengatur banyak hal dinegeri kita bahkan tanah dan seluruh isinya yang harusnya dinikmati rakyat asli Indonesia.

 

Facebook Comments

Komentar

Related Articles

Close
Close