Unggulan

BPI : Reuni Akbar 212 di Monas Sah Secara Konstitusi

JAKARTA – Menurut Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha menyebut rencana umat muslim gelar reuni akbar 212 di Monumen Nasional (Monas), Ahad 2 Desember 2018 mendatang sah secara konstitusi.

Aksi ini Kata Panji adalah bentuk amanat dari konstitusi yakni kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dimuka umum.

“Aksi ini, tidak perlu dinarasikan dengan kegiatan politik. Aksi 212 adalah bentuk kebebasan berkumpul, berserikat dan kebebasan berekpresi mengenai situasi kebangsaan,” tuturnya.

Menurut Panji, pemerintah harus mendukung dan menjaga hak-hak rakyat sejauh tidak melanggar konstitusi.Ia menyebut, belajar dari pengalaman selama ini gelombang akbar umat muslim selalu mengusung gerakan damai dan mengutamakan kepentingan bangsa disamping kesucian Islam.

Lebih lanjut, kata Panji, geraakan yang dimotori oleh para ulama dan sejumlah hababib tersebut harus diarahkan pada gerakan yang lebih damai dan cermin kebangsaan.

“Pemerintah harus bersyukur atas adanya inisiasi tersebut. Kita semua ingat gelombang aksi 212 jadi perhatian dunia dan bangga terhadap gerakan damai tersebut,” tuturnya.

Facebook Comments

Komentar

Related Articles

Close
Close