Bukti Kegagalan Jokowi Dalam Menangani Kasus HAM

Pemerintahan Presiden Jokowi-JK selama empat tahun meengalami kegagalan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai janji kampanye-Nya pada tahun 2014 lalu, secara umum tidak ada satupun komitmen atau janji HAM Jokowi yang dipenuhi secara utuh.

Kegagalan dalam menyelesaikan secara berkeadilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, talang sari-lampung, tanjung priok dan tragedy 65 sampai sekarang belum proses untuk penyelesaiaannya seakan tidak tersentuh oleh rezim Jokowi.

Apalagi penunjukkan Wiranto dalam kabinet Mentri Jokowi justru semakin mendelegitimasi status pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Ini menunjukan kegagalan pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM dan tak terlepas dari kompromi politik yang dilakukan Jokowi untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan kepemimpinan Jokowi karena sikap itu lah atas petunjukan Wiranto sebagai Mentri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan belum bisa terselesaikan dengan baik pasalnya Wiranto juga termasuk salah satu orang yang bertanggung jawab terhada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Teringat ketika pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 karena dianggap Wiranto yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, sehingga Wiranto sampai hari ini tidak berani ke luar negeri sebab jika dirinya menunggalkankan Indonesia akan ditangkap.

Begitu juga dengan janjinya akan memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan keyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamankan agama.

Faktanya sekarang tindak kekerasan terhadap para ulama dan terjadinya kasus pembunuhan terhadap tokoh agama semakin merajalela di rezim Jokowi, sampai sekarang pun banyak yang tidak di tindak lanjuti oleh pihak yang berwajib. Serta kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan hingga sekarang belum diselesaikan atau di tindak lanjuti.

Bukan hanya kasus yang di atas hingga saat ini belum terselesaikan, penanganan kasus HAM yang terjadi di Papua, seperti kasus Wasior 2001 dan Wamena 2013 juga belum terselesaikan dengan baik.

Inilah bukti bahwa selama rezim Pemerintahan Jokowi dalam bidang HAM gagal, karena tidak ada satupun kasus yang terselesaikan dibawah kepemimpinan Jokowi, hal ini juga menjadi rapor merah bagi pemerintah karena tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi.

Salam Anak Perbatasan.

Facebook Comments

Komentar

Related Articles

Close
Close