Hukum Tebang Pilih Rezim Jokowi

Berkaca pada kasus Anies Baswedan, ini bukti bahwa pada rezim Presiden Jokowi hukum hanya milik penguasa dan dilingkaran para penguasa bukan lagi hukum untuk seluruh rakyat Indonesia apalagi dikubu oposisi, sehingga membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penenggak hukum karena berbagai kasus dari berat sampai ringan tidak bisa diselesiakan dengan baik.

Tapi berbeda dengan penangganan kasus yang terjadi pada kubu oposisi karena terlihat begitu cepatnya proses hukum dilakukan, ini menandakan hukum masih tumpul pada penguasa tapi tajam kepada oposisi.

Contohnya saja kasus yang terjadi pada Anies Baswedan hanya berpose dua jari langsung diperiksa seperti sudah menjadi terdakwa dengan ancaman bui tiga tahun karena dianggap melanggar pidana pemilu ini bukti kedzaliman hukum terhadap Anies.

Mengapa hanya Anies diancam dan terancam sementara Luhut Binsar Panjaitan, Srimulyani pada kasus acara penutupan IMF di bali, Khofifah Gubernur Jawa Timur, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat serta banyak pejabat lainnya termasuk Bupati Cianjur yang pada akhirnya di tangkap oleh KPK melakukan hal yang sama tapi tidak di proses dan seakan dibiarkan saja.

Teringat juga ketika Gubernur terpilih pada pilkada 2018 lalu yang di lantik langsung di Istana Negara oleh Presiden Jokowi 9 dari 10 Gubernur yang di lantik semua dengan terang-terangan mendukung petahana dalam pilpres 2019, begitu juga Bupati dan Wakil Gubernur Se-Sulbar mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sama sekali tidak tersentuh atau ditindaklanjuti seperti KPU, Panwaslu dan Bawaslu untuk di proses, melihat kasus yang di alami oleh Anies, justru memperlihatkan wajah aslinya mereka.

Inilah bukti buruknya penenggakkan hukum di rezim Jokowi bahwa hukum Indonesia saat ini lebih berpihak kepada penguasa dan politisi, akibatnya rakyat semakin termarjinalkan sudah saatnya juga paradigma hukum Indonesia harus di ubah.

Lalu sama halnya terhadap kasus kriminalisasi ulama serta terjadinya persekusi dimana-mana seolah-olah tidak tersentuh hukum dan tidak di proses, yang lebih parahnya lagi ketika beberapa ulama mengalami kekerasan hingga pembunuhan pelakunya hanya di periksa terus dilepaskan dengan dahli yang melakukan pembunuhan terhadap ulama orang gila.

Begitu juga dengan kasus penyiraman yang di alami Novel Baswedan hingga sekarang belum kejelasan mengenai kasus tersebut dan terkesan dibiarkan berlalu begitu saja, sehingga menjadi catatan buruk bagi hukum di rezim Jokowi.

Bukan kali ini saja, banyak sekali kasus yang terjadi seperti kasus hoax serta menebarkan kebencian yang disebarkan para pendukung petahana masih aman berkeliaran, tapi beda sekali perlakuan dengan kubu oposisi langsung di proses.

Jika ini terus terjadi atas ketidakadilan hukum di Indonesia diyakini rakyat akan melakukan pergerakan untuk melawan kedzaliman para penguasa.

Salam Anak Perbatasan.

Show More

Komentar

Related Articles

Close
Close